PENCEGAHAN KARHUTLA DI LAHAN GAMBUT: KEWAJIBAN PENGELOLAAN TATA AIR YANG PERLU DIPERHATIKAN PERUSAHAAN
(source : econusa.com)
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem penting yang memiliki fungsi ekologis dalam menyimpan cadangan air, mengendalikan tata air, serta menyimpan karbon dalam jumlah besar. Namun, karakteristiknya yang didominasi material organik menjadikan ekosistem ini rentan mengalami kekeringan dan kebakaran, terutama ketika terjadi perubahan tata air akibat pembangunan saluran drainase maupun aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. Penurunan tinggi muka air tanah dapat menyebabkan lapisan gambut mengering sehingga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran (Ritzema et al., 2014).
Risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga dapat menimbulkan pencemaran udara, gangguan kesehatan, serta kerugian terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan karhutla perlu dilakukan melalui pendekatan pengelolaan ekosistem secara menyeluruh, salah satunya dengan menjaga keseimbangan hidrologis lahan gambut melalui pengelolaan tata air yang tepat. Upaya seperti pembasahan kembali (rewetting) dan pembangunan sekat kanal menjadi bagian penting dalam mempertahankan tinggi muka air serta memulihkan fungsi hidrologis gambut (Sutikno et al., 2020).
Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan ekosistem gambut, pengelolaan tata air bukan sekadar upaya teknis untuk mengurangi risiko kebakaran, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mengatur berbagai aspek perlindungan, pemeliharaan, serta pemulihan fungsi ekosistem gambut.
Lantas, bagaimana perusahaan dapat menerapkan pengelolaan tata air secara efektif untuk mencegah karhutla di lahan gambut? Apa saja aspek teknis dan kewajiban lingkungan yang perlu diperhatikan? Simak pembahasan berikut untuk memahami langkah-langkah pengelolaan tata air, restorasi, hingga pemantauan kondisi hidrologis gambut sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem secara berkelanjutan.
Mengapa Lahan Gambut Rentan Terhadap Kebakaran dan Apa Peran Perusahaan dalam Pencegahannya?
Lahan gambut memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jenis tanah mineral pada umumnya. Gambut terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mengalami proses dekomposisi tidak sempurna dalam kondisi jenuh air selama ribuan tahun. Kondisi alami tersebut membuat lahan gambut memiliki kemampuan menyimpan air dalam jumlah besar sekaligus menjadi tempat penyimpanan karbon organik. Namun, ketika keseimbangan hidrologisnya terganggu, terutama akibat pengeringan dan perubahan fungsi lahan, gambut dapat berubah menjadi ekosistem yang sangat rentan terhadap kebakaran (Page et al., 2002).
Salah satu permasalahan utama yang menyebabkan meningkatnya risiko kebakaran adalah perubahan kondisi kelembapan gambut akibat aktivitas manusia. Pembukaan lahan, pembangunan saluran drainase, dan pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan karakteristik hidrologis dapat menyebabkan penurunan tinggi muka air tanah. Ketika kandungan air dalam gambut berkurang, lapisan organik yang sebelumnya berada dalam kondisi basah akan mengering dan menjadi lebih mudah terbakar. Kondisi tersebut semakin diperburuk ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan atau fenomena iklim seperti El Niño yang menyebabkan berkurangnya curah hujan (Taufik et al., 2019).
(source : kumparan.com)
Berbeda dengan kebakaran pada lahan mineral yang umumnya terjadi di permukaan, kebakaran gambut dapat merambat hingga ke lapisan bawah permukaan tanah. Api dapat membakar material organik di dalam pori-pori gambut dan menyebar secara perlahan, bahkan ketika tidak terlihat adanya nyala api di permukaan. Kondisi ini menyebabkan kebakaran gambut relatif sulit dideteksi dan dipadamkan secara menyeluruh. Selain itu, proses pembakaran material organik yang tersimpan di dalam gambut dapat menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar serta menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan (Saharjo & Cochrane, 2020).
Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di kawasan ekosistem gambut, pencegahan kebakaran merupakan bagian penting dari tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Secara regulasi, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut. Dalam Pasal 26, setiap orang dilarang membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering, membakar lahan gambut, maupun melakukan kegiatan lain yang menyebabkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut. [Klik disini untuk mengetahui penyebab Karhutla lainnya]
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mendukung upaya pencegahan karhutla, antara lain:
- Memastikan pengelolaan lahan sesuai dengan fungsi ekosistem gambut
- Mengendalikan sistem drainase dan menjaga kondisi tata air
- Melakukan pemantauan kondisi lahan gambut secara berkala
- Menerapkan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran
- Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi kerusakan
Pengelolaan Tata Air Lahan Gambut: Kunci Utama dalam Menjaga Kelembapan dan Mencegah Kebakaran
Pengelolaan tata air merupakan salah satu aspek paling mendasar dalam perlindungan ekosistem gambut karena keberlangsungan fungsi ekologis lahan gambut sangat bergantung pada kondisi hidrologis, terutama ketersediaan air yang menjaga kelembapan lapisan gambut. (Dohong & Tanika, 2021). Gangguan terhadap tata air dapat menyebabkan air keluar dari kawasan gambut secara berlebihan sehingga tinggi muka air tanah mengalami penurunan. Ketika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, lapisan gambut akan kehilangan kelembapannya dan menjadi lebih rentan mengalami oksidasi, penyusutan, serta penurunan permukaan tanah (subsidence) (Ismail et al., 2021).
Secara umum, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan tata air lahan gambut, yaitu:
- Mempertahankan tinggi muka air tanah
- Mengendalikan aliran air melalui jaringan drainase
- Mempertahankan ketersediaan air pada Kawasan gambut
- Menyesuaikan pengelolaan air dengan karakteristik Kawasan
Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan gambut, penerapan pengelolaan tata air perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Hal ini terutama penting bagi sektor perkebunan dan kehutanan yang memanfaatkan kawasan gambut serta memiliki jaringan kanal atau sistem drainase untuk mendukung kegiatan produksinya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam menerapkan pengelolaan tata air lahan gambut meliputi :
- Mengidentifikasi kondisi hidrologis Kawasan
- Menyusun sistem pengelolaan tata air berdasarkan zona
- Mengendalikan saluran drainase dan bangunan air
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi tata air
- Menyiapkan Tindakan korektif terhadap gangguan hidrologis
Restorasi dan Pengelolaan Hidrologi Gambut untuk Memulihkan Fungsi Ekosistem
(source : antara.news.com)
Restorasi gambut merupakan serangkaian upaya untuk membantu memulihkan fungsi ekosistem yang mengalami kerusakan agar dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya. Dalam konteks lahan gambut, pemulihan tidak hanya berorientasi pada penanaman kembali vegetasi, tetapi juga harus memperhatikan perbaikan kondisi hidrologis sebagai fondasi keberlangsungan ekosistem. Hal ini karena ketersediaan air berperan penting dalam menjaga kelembapan gambut, mengurangi proses oksidasi bahan organik, serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan kembali vegetasi khas gambut (Yuwati et al., 2021).
Di Indonesia, pendekatan restorasi gambut dikenal melalui konsep 3R, yaitu Rewetting (pembasahan kembali), Revegetation (penanaman atau pemulihan vegetasi), dan Revitalization (revitalisasi mata pencaharian masyarakat). Ketiga pendekatan tersebut saling berkaitan dan perlu diterapkan secara terpadu dengan mempertimbangkan kondisi biofisik kawasan serta aspek sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada ekosistem gambut (Yuwati et al., 2021; Giesen & Sari, 2018). Pendekatan 3R dalam restorasi ekosistem gambut dapat diuraikan sebagai berikut :
- Rewetting (Pembahasan Kembali)
- Revegetation (Pemulihan Vegetasi)
- Revitalization (Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat)
Selain penerapan pendekatan 3R, pengelolaan hidrologi menjadi komponen penting yang menentukan keberhasilan restorasi gambut. Hal ini karena pemulihan kondisi air harus dilakukan secara berkelanjutan agar ekosistem dapat kembali menjalankan fungsi penyimpanan air, mendukung pertumbuhan vegetasi, serta mengurangi risiko kebakaran.
Pengelolaan hidrologi gambut perlu dilakukan dengan memperhatikan kesatuan hidrologis gambut (KHG), yaitu kesatuan ekosistem gambut yang dibatasi oleh sungai, laut, dan/atau batas hidrologis lainnya. Pendekatan berdasarkan KHG penting karena perubahan aliran air pada satu bagian kawasan dapat memengaruhi kondisi hidrologis bagian lainnya. Dengan demikian, upaya restorasi tidak sebaiknya hanya berfokus pada satu petak lahan, tetapi perlu mempertimbangkan keterkaitan aliran air dalam satu kesatuan kawasan gambut (Dohong & Tanika, 2021). Dalam praktiknya, pengelolaan hidrologi untuk pemulihan gambut dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:
- Identifikasi kondisi hidrologis dan tingkat kerusakan gambut;
- Pembangunan infrastruktur pembasahan kembali;
- Penganturan dan pemeliharaan system tata air;
- Pemantauan kondisi hidrologis setelah restorasi;
- Evaluasi dan penyesuaian tindakan pemulihan.
Sekat Kanal Gambut: Fungsi, Manfaat, dan Penerapannya dalam Pengendalian Tata Air
Sekat kanal merupakan bangunan yang dipasang melintang pada saluran drainase atau kanal di lahan gambut untuk menghambat dan mengendalikan aliran air. Pembangunan sekat kanal menjadi salah satu metode pembasahan kembali (rewetting) dalam restorasi gambut, khususnya pada kawasan yang mengalami pengeringan akibat keberadaan jaringan drainase. Dengan menghambat aliran air keluar, sekat kanal dapat membantu meningkatkan tinggi muka air tanah dan mempertahankan kelembapan gambut (Triadi, 2020).
Penerapan sekat kanal memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan tata air gambut, antara lain:
- Mempertahankan ketersediaan air: Menghambat pelepasan air melalui kanal sehingga membantu menjaga cadangan air di kawasan gambut.
- Meningkatkan tinggi muka air tanah: Membantu menaikkan muka air tanah di sekitar kanal sehingga lapisan gambut tetap lembap.
- Mengurangi risiko kebakaran: Kondisi gambut yang lebih basah dapat mengurangi kerentanan terhadap kebakaran, terutama pada musim kemarau.
- Mendukung pemulihan hidrologis: Membantu memperbaiki keseimbangan tata air pada kawasan gambut yang mengalami degradasi akibat drainase berlebihan (Triadi, 2020).
Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di kawasan gambut, pembangunan sekat kanal perlu didasarkan pada kondisi biofisik dan karakteristik hidrologis kawasan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:
- Identifikasi kondisi kanal dan kawasan: Mengkaji dimensi kanal, topografi, kondisi gambut, serta pola aliran air sebelum menentukan lokasi pembangunan sekat.
- Pemilihan jenis dan desain sekat: Menyesuaikan konstruksi dan material dengan kondisi lapangan, ketersediaan bahan, serta kebutuhan pengendalian air.
- Pembangunan dan pemeliharaan: Memastikan konstruksi terpasang dengan baik serta melakukan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi kerusakan, kebocoran, maupun limpasan air.
- Evaluasi efektivitas: Memantau perubahan tinggi muka air tanah dan kondisi kelembapan gambut untuk mengetahui efektivitas sekat kanal dalam mendukung pembasahan kawasan.
Pemilihan desain sekat kanal tidak dapat dilakukan secara seragam karena perlu mempertimbangkan kondisi topografi, dimensi kanal, karakteristik gambut, serta aksesibilitas lokasi. Selain itu, pembangunan sekat perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pengguna kanal agar tidak mengganggu akses transportasi maupun aktivitas pemanfaatan lahan (Toumbourou et al., 2024).
Dengan demikian, sekat kanal merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengelolaan tata air dan pemulihan fungsi hidrologis gambut. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan juga oleh pemeliharaan dan pemantauan secara berkala. Penerapan sekat kanal yang tepat dapat membantu mempertahankan kelembapan gambut sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan kerusakan ekosistem. [Baca selengkapnya tentang pencegahan Karhutla disini]
Pemantauan Tinggi Muka Air Gambut sebagai Indikator Pencegahan Risiko Karhutla
Penerapan sekat kanal untuk mempertahankan air di lahan gambut perlu diikuti dengan pemantauan kondisi hidrologi secara berkala. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah tinggi muka air (TMA) gambut, yaitu kedalaman posisi permukaan air tanah terhadap permukaan lahan. Pemantauan TMA penting untuk mengetahui apakah kondisi gambut tetap lembap atau mulai mengalami pengeringan yang dapat meningkatkan potensi kebakaran.
Penurunan TMA yang terlalu dalam menunjukkan bahwa air tanah semakin jauh dari permukaan gambut. Kondisi ini dapat menyebabkan lapisan gambut bagian atas mengering sehingga lebih mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Dalam ketentuan PP Nomor 57 Tahun 2016 sebagai perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014, ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah berada lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan. Ketentuan ini menjadi salah satu acuan penting bagi perusahaan dalam mengendalikan tata air di area operasionalnya.
Bagi perusahaan, pemantauan dapat dilakukan melalui pemasangan sumur pantau pada titik-titik yang mewakili kondisi hidrologi lahan. Pengukuran perlu dilakukan secara rutin, terutama saat musim kemarau, kemudian didokumentasikan untuk melihat perubahan TMA dari waktu ke waktu. Apabila ditemukan penurunan muka air yang melewati ambang batas atau menunjukkan kecenderungan pengeringan, perusahaan perlu mengevaluasi kondisi saluran drainase dan sekat kanal serta melakukan tindakan pengendalian air yang diperlukan. Dengan demikian, pemantauan TMA tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem peringatan dini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelolaan Lingkungan di Lahan Gambut: Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di lahan gambut memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga fungsi ekologis gambut serta mencegah kerusakan lingkungan. Beberapa kewajiban tersebut meliputi:
- Menjaga fungsi hidrologis gambut, melalui pengaturan tata air dan pemantauan tinggi muka air tanah agar gambut tidak mengalami kekeringan berlebihan.
- Mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, melakukan patroli rutin, serta menyiapkan sistem deteksi dini.
- Melindungi kawasan lindung ekosistem gambut, khususnya fungsi lindung yang harus dipertahankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengendalikan pembukaan dan pemanfaatan lahan, agar kegiatan perkebunan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem, perubahan fungsi hidrologis, maupun degradasi lahan gambut.
- Melakukan pemantauan lingkungan secara berkala, meliputi kondisi tata air, tinggi muka air tanah, potensi penurunan permukaan tanah, dan kondisi vegetasi gambut.
- Melaksanakan pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut, apabila ditemukan indikasi kerusakan, melalui pembasahan kembali (rewetting), revegetasi, dan upaya restorasi lainnya sesuai kebutuhan.
- Memenuhi kewajiban dokumen dan persetujuan lingkungan, termasuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam AMDAL atau UKL-UPL.
- Melakukan pelaporan dan evaluasi lingkungan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Bertanggung jawab atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan, termasuk melaksanakan tindakan penanggulangan dan pemulihan sesuai ketentuan.
Kesimpulan
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut tidak dapat dilakukan hanya melalui upaya pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi perlu dimulai dari pengelolaan tata air dan perlindungan ekosistem secara berkelanjutan. Menjaga kelembapan gambut melalui pengendalian drainase, pembangunan sekat kanal, serta pemantauan tinggi muka air tanah merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko kekeringan dan kebakaran.
Bagi perusahaan, khususnya yang menjalankan kegiatan perkebunan di lahan gambut, penerapan pengelolaan lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemulihan lingkungan yang dilakukan secara konsisten agar kegiatan operasional tetap berjalan tanpa mengabaikan fungsi ekologis lahan gambut. [Klik di sini untuk melihat produk pendukung pemantauan dan pengelolaan lingkungan di MHI]
Pastikan kegiatan usaha Anda telah memenuhi kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan di kawasan gambut.
PT Mitra Hijau Indonesia siap membantu perusahaan dalam penyusunan dokumen lingkungan, pendampingan pemenuhan persetujuan lingkungan, serta konsultasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. [Klik di sini untuk konsultasi dengan PT Mitra Hijau Indonesia tentang kebutuhan Anda]
Daftar Pustaka
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Ritzema, H., Limin, S., Kusin, K., Jauhiainen, J., & Wösten, H. (2014). Canal blocking strategies for hydrological restoration of degraded tropical peatlands in Central Kalimantan, Indonesia. Catena, 114, 11–20. https://doi.org/10.1016/j.catena.2013.10.009
Sutikno, S., Rinaldi, R., Putri, R. A., & Khotimah, G. K. (2020). Study on the impact of canal blocking on groundwater fluctuation for tropical peatland restoration. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 933(1), 012052. https://doi.org/10.1088/1757-899X/933/1/012052
Goldstein, J. E., Graham, L. L. B., Ansori, S., Vetrita, Y., Thomas, A., Applegate, G. B., Vayda, A. P., Saharjo, B. H., & Cochrane, M. A. (2020). Beyond slash-and-burn: The roles of human activities, altered hydrology and fuels in peat fires in Central Kalimantan, Indonesia. Singapore Journal of Tropical Geography, 41(2), 190–208. https://doi.org/10.1111/sjtg.12319
Page, S. E., Siegert, F., Rieley, J. O., Boehm, H.-D. V., Jaya, A., & Limin, S. (2002). The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. Nature, 420, 61–65. https://doi.org/10.1038/nature01131
Taufik, M., Setiawan, B. I., & van Lanen, H. A. J. (2019). Increased fire hazard in human-modified wetlands in Southeast Asia. Ambio, 48(4), 363–373. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1082-3
Dohong, A., & Tanika, L. (2021). Hydrological management practices. In M. Osaki, N. Tsuji, N. Foead, & J. Rieley (Eds.), Tropical peatland eco-management (pp. 567–593). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4654-3_20
Ismail, I., Haghighi, A. T., Marttila, H., Kurniawan, U., Karyanto, O., & Kløve, B. (2021). Water table variations on different land use units in a drained tropical peatland island of Indonesia. Hydrology Research, 52(6), 1372–1388. https://doi.org/10.2166/nh.2021.062
Giesen, W., & Sari, E. N. N. (2018). Tropical peatland restoration report: Indonesian case. Indonesian Peatland Restoration Agency.
Yuwati, T. W., Rachmanadi, D., Pratiwi, Turjaman, M., Indrajaya, Y., Nugroho, H. Y. S. H., Qirom, M. A., Narendra, B. H., Winarno, B., Lestari, S., Santosa, P. B., Adi, R. N., Savitri, E., Putra, P. B., Wahyuningtyas, R. S., Prayudyaningsih, R., Halwany, W., Nasrul, B., Bastoni, & Mendham, D. (2021). Restoration of degraded tropical peatland in Indonesia: A review. Land, 10(11), 1170. https://doi.org/10.3390/land10111170
Toumbourou, T. D., et al. (2024). Principles for equitable and resilient tropical peatland restoration in Central Kalimantan, Indonesia. Restoration Ecology, 32(7), e14221. https://doi.org/10.1111/rec.14221
Triadi, L. B. (2020). Restorasi lahan rawa gambut melalui metode pembasahan (rewetting) dan paludikultur. Jurnal Sumber Daya Air, 16(2). https://doi.org/10.32679/jsda.v16i2.677
