Kenapa Perizinan Lingkungan Itu Penting? Memahami Amdal, Ukl-Upl, Dan Dampaknya Bagi Kita Semua

(Source: dlh.tasikmalayakota.go.id)

Perizinan Lingkungan sebagai Kontrol Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup menentukan kualitas hidup manusia. Udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, dan tanah tempat kita berpijak semuanya adalah bagian dari sistem ekologis yang bisa rusak hanya dengan satu keputusan bisnis yang diambil tanpa pertimbangan lingkungan. Di sinilah perizinan lingkungan berperan, menjadi sistem yang memiliki kekuatan proteksi bagi keberlanjutan hidup.

Perizinan lingkungan memastikan bahwa setiap aktivitas manusia, terutama kegiatan usaha, berlangsung dalam koridor aman bagi bumi dan masyarakat. Perizinan lingkungan juga menjadi alat kendali yang memaksa setiap pelaku usaha untuk berhenti sejenak dan bertanya: apa dampak dari aktivitas ini terhadap ekosistem dan komunitas sekitar? Dalam konteks inilah, izin lingkungan berfungsi sebagai “rem moral” dan instrumen untuk menjaga agar kepentingan ekonomi tidak menutupi tanggung jawab terhadap pelestarian alam.

Di Indonesia, sistem ini diwujudkan melalui dua dokumen lingkungan utama, yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk kegiatan berisiko tinggi dan UKL–UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk risiko menengah. Bagi pelaku usaha, instrumen ini bukan sekadar laporan teknis yang wajib dipenuhi untuk penerbitan izin usaha, akan tetapi menjadi bukti komitmen perusahaan untuk melaksanakan bisnis yang beretika dan tidak merusak lingkungan. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keduanya kini menjadi bagian dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), berfungsi memastikan bahwa kepatuhan terhadap lingkungan adalah prasyarat mutlak bagi kegiatan usaha.

Mengabaikan izin lingkungan berarti meniadakan mekanisme kontrol yang melindungi masyarakat dari risiko pencemaran, bencana ekologis, dan konflik sosial. Banyak kasus pencemaran air dan udara, rusaknya daerah tangkapan air, hingga kerusakan lahan yang bermula dari proyek tanpa izin maupun yang sudah dilengkapi dengan dokumen lingkungan akan tetapi tidak akurat. Di sini, perizinan lingkungan bagi sebuah bisnis bukan hanya perihal ketaatan hukum, akan tetapi soal tanggung jawab kemanusiaan.

(Source: unsplash.com/s/photos/law)

Evolusi Regulasi: Dari Izin Lingkungan ke Persetujuan Lingkungan

Dinamika pengelolaan lingkungan di Indonesia selalu bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Selama bertahun-tahun, konsep Izin Lingkungan menjadi instrumen utama Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha mematuhi standar perlindungan lingkungan hidup yang ditetapkan. Namun, kebijakan nasional yang terus berkembang, kebutuhan administrasi yang lebih efisien, dan tuntutan akan penguatan pengawasan lingkungan mendorong lahirnya sebuah paradigma baru, yaitu Persetujuan Lingkungan.

Perubahan ini bukan sebatas pergantian istilah, melainkan perubahan cara pandang terhadap perlindungan lingkungan hidup di tengah transformasi ekonomi yang pesat. Semula, Izin Lingkungan berdiri sebagai dokumen tersendiri yang harus diproses paralel dengan izin usaha. Hal ini sering memunculkan tumpang tindih administratif, membutuhkan proses yang panjang, hingga kurang optimalnya fungsi pengawasan. Melalui hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, terutama PP Nomor 22 Tahun 2021, konsep ini kemudian diperbarui menjadi Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi langsung ke dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).

Secara prinsip, Persetujuan Lingkungan memperkuat posisi dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Jika sebelumnya Izin Lingkungan merupakan produk akhir, kini dokumen AMDAL dan UKL-UPL itu sendiri akan menjadi basis utama yang menentukan layak tidaknya suatu usaha dijalankan. Dengan kata lain, dokumen lingkungan menjadi izinnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa kualitas dokumen lingkungan bukan lagi formalitas teknis, tetapi pondasi legal bagi seluruh proses perizinan bisnis.

Dalam konteks ini, banyak pelaku usah mulai membutuhkan pendampingan professional untuk memastikan bahwa dokumen lingkungan yang disusun benar-benar sesuai standar teknis dan regulasi terbaru. Kemudian pada praktiknya, penyusunan dokumen lingkungan (dokling) membutuhkan keahlian yang spesifik serta pemahaman regulasi, sehingga disinilah konsultan lingkungan berperan untuk mendampingi pelaku usaha dalam hal ketaatan regulasi maupun beyond compliance. (Baca lebih lanjut mengenai Layanan Dokumen Lingkungan yang dapat kami provide disini)

Perubahan ini juga memperjelas hubungan antara perlindungan lingkungan dan perizinan usaha. Kegiatan usaha tidak memperoleh izin operasional apabila tidak mendapatkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan tidak akan terbit tanpa adanya kajian dampak yang kredibel, transparan, dan sesuai kaidah ilmiah.

Lebih jauh, perubahan ini sekaligus memperkuat peran Pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Melalui mekanisme OSS-RBA, seluruh tahapan proses perizinan dapat ditelusuri, dinilai risikonya, dan dipantau secara digital. Bagi pelaku usaha, hal ini menciptakan kepastian hukum, sedangkan bagi Pemerintah dan publik, ini menjadi alat untuk memastikan kepatuhan tidak berhenti di atas kertas.

Evolusi menuju Persetujuan Lingkungan juga membawa konsekuensi penting berupa peningkatan standar kualitas dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Kegiatan usaha dituntut untuk lebih transparan dalam menjelaskan potensi dampaknya, strategi mitigasinya, dan rencana pemantauan ekologisnya. Kualitas analisis yang buruk dapat berujung pada tidak terbitnya persetujuan lingkungan, atau lebih jauh, penghentian kegiatan usaha. Dengan demikian, regulasi ini mendorong pelaku usaha untuk tidak sekadar “memiliki” dokumen, tetapi benar-benar memahami dan menjalankannya sebagai bagian dari manajemen keberlanjutan.

Pada akhirnya, transisi dari Izin Lingkungan ke Persetujuan Lingkungan adalah upaya memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan. Ini adalah bentuk adaptasi negara agar pembangunan tetap berjalan, namun tidak pernah meninggalkan prinsip fundamental, bahwa keberlanjutan lingkungan hidup adalah prasyarat utama keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan.

AMDAL vs UKL-UPL: Apa Bedanya dan Kapan Dibutuhkan?

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) merupakan dua instrumen penting dalam penilaian dan pengendalian dampak lingkungan di Indonesia yang menjadi dasar perizinan berusaha, di mana perbedaannya terletak pada tingkat risiko dan kedalaman kajian. AMDAL adalah kajian lingkungan yang mendalam, ditujukan bagi rencana usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak penting atau berisiko tinggi (kompleks atau berdampak besar), sementara UKL-UPL adalah pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan yang ditujukan bagi kegiatan dengan potensi dampak yang lebih kecil atau terkendali. Penentuan secara pasti apakah suatu usaha/kegiatan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.

1. Dasar hukum & integrasi ke sistem perizinan

Kerangka hukum utama yang mengatur kedua instrumen kajian lingkungan hidup tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini mengatur bahwa dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) menjadi dasar Persetujuan Lingkungan dalam sistem OSS-RBA. Dengan kata lain, dokumen lingkungan bukan lagi pelengkap administratif, tetapi prasyarat bagi penerbitan izin usaha. Ketentuan teknis mengenai format dan isi dokumen (KA, ANDAL, RKL-RPL untuk AMDAL, serta formulir dan format UKL-UPL) dirinci dalam PP No. 22 Tahun 2021, yang menetapkan komponen wajib setiap dokumen dan tata cara pemeriksaannya.

2. Perbedaan teknis: struktur dokumen dan keluaran

AMDAL tersusun secara hierarkis melalui tiga dokumen utama yang saling berkaitan dan berjenjang, antara lain KA (Kerangka Acuan), ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan). Berikut penjelasannya :

KA merupakan pedoman atau lingkup studi yang disepakati oleh Pemrakarsa dan Komisi Penilai AMDAL. KA berfungsi sebagai panduan kerja bagi penyusun studi ANDAL. Dokumen ini menentukan batas-batas wilayah studi dan mengidentifikasi isu-isu lingkungan utama (dampak potensial) yang akan dikaji secara mendalam. KA harus disetujui Komisi Penilai AMDAL sebelum studi lapangan dimulai.
Studi ini diawali dengan pengumpulan data lingkungan sebelum proyek berjalan (baseline). Selanjutnya, tim ahli mengidentifikasi semua potensi dampak, lalu menggunakan model untuk memprediksi bagaimana dampak tersebut akan mengubah kualitas lingkungan. Hasil prediksi ini kemudian dianalisis untuk menentukan dampak mana yang bersifat penting dan memerlukan upaya mitigasi khusus. Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) adalah dokumen implementasi yang merinci tindakan nyata di lapangan. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah inti dari studi AMDAL, untuk menyajikan analisis dampak yang dilakukan secara mendalam.
RKL merinci program untuk mengelola dan menanggulangi dampak penting negatif, serta mengembangkan dampak positif. RKL juga memuat berbagai upaya mitigasi yang wajib dilakukan pemrakarsa. Sementara itu, RPL merinci program untuk memantau dan mengamati perubahan lingkungan yang terjadi secara berkala. RPL juga menetapkan kapan, di mana, dan bagaimana pemantauan dilakukan (misalnya, menguji kualitas udara setiap triwulan) untuk memastikan kepatuhan terhadap RKL dan memverifikasi prediksi dampak di AMDAL.

Proses AMDAL mensyaratkan tim ahli multidisiplin, studi lapangan, dan umumnya melibatkan rapat pembahasan atau sidang komisi penilai. Hasil akhirnya adalah dokumen teknis yang dapat mengarahkan pada modifikasi desain proyek dan persyaratan pengelolaan yang mendetail.

Berbeda dengan AMDAL, UKL-UPL adalah pendekatan yang lebih sederhana dan memuat daftar Tindakan pengelolaan serta indikator pemantauan. UKL-UPL diterapkan untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan dampaknya bersifat lokal atau terkendali, sehingga tidak membutuhkan kajian ilmiah yang luas dan sidang komisi penilai yang kompleks. Keluaran UKL-UPL biasanya berupa rencana operasional ringkas yang menjadi persyaratan penerbitan izin lingkungan.

3. Proses & tahapan

Screening: menentukan apakah suatu rencana wajib AMDAL, cukup UKL-UPL, atau cukup SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) — mengacu pada kriteria jenis/kapasitas kegiatan yang tercantum dalam peraturan.
Scoping/Penyusunan KA (untuk AMDAL): menentukan ruang lingkup studi, parameter lingkungan yang mesti diukur, metode analisis, dan rencana partisipasi public, dengan catatan KA wajib disetujui terlebih dahulu sebelum ANDAL disusun.
Penyusunan ANDAL/RKL-RPL: studi baseline, identifikasi & prediksi dampak, penilaian signifikansi, alternatif, serta rencana mitigasi dan pemantauan.
Partisipasi publik & konsultasi: AMDAL mensyaratkan mekanisme konsultasi formal (pengumuman publik, sosialisasi, pencatatan masukan). UKL-UPL mengakomodasi partisipasi namun skalanya lebih terbatas. Kualitas partisipasi berpengaruh besar terhadap legitimasi keputusan.
Penilaian & Keputusan: dokumen dikirim ke instansi lingkungan sesuai dengan kewenangan, dievaluasi oleh tim/komisi teknis, dan akhirnya dikeluarkan Persetujuan Lingkungan. Proses ini kini terintegrasi ke OSS sehingga alur perizinan lebih terdokumentasi.

4. Pengawasan, kepatuhan & sanksi

Setelah Persetujuan Lingkungan terbit, kewajiban pelaku usaha tidak berhenti pada dokumen. Rencana pengelolaan dan pemantauan yang tercantum dalam RKL-RPL maupun UKL-UPL harus dioperasionalkan sebagai bagian dari SOP perusahaan. Laporan berkala wajib disampaikan kepada instansi lingkungan, dan audit kepatuhan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Ketidakpatuhan terhadap dokumen lingkungan, misalnya dalam bentuk manipulasi dokumen ataupun tidak menjalankan RKL-RPL, dapat berujung pada sanksi administratif, denda, pidana, ataupun pencabutan izin usaha.

(Source: hukumonline.com)

Peran Kolektif: Siapa Bertanggung Jawab Atas Persetujuan Lingkungan?

Keberhasilan implementasi Persetujuan Lingkungan pada akhirnya bergantung pada kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Setiap pihak memegang peran yang tidak dapat saling menggantikan. Namun dalam konteks regulasi terbaru pasca UU Cipta Kerja dan PP 22/2021, dinamika tanggung jawab ini mengalami perubahan signifikan. Ruang partisipasi publik yang sebelumnya luas kini dipersempit menjadi hanya “masyarakat terdampak langsung”, sementara peran Komisi Penilai AMDAL (KPA) yang dulu melibatkan akademisi, LSM, dan unsur masyarakat umum kini digantikan oleh uji kelayakan yang dilakukan oleh ahli atau lembaga bersertifikat. Ini berarti mekanisme koreksi sosial yang dulu menjadi pengaman penting kini tidak lagi terstruktur sebelumnya. Karena itu, integritas dan komitmen pelaku usaha serta kapasitas pemerintah sebagai regulator menjadi lebih krusial dari sebelumnya.

1. Pemrakarsa/Pelaku Usaha

Pelaku usaha memikul tanggung jawab paling besar karena mereka adalah pihak yang merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan yang menghasilkan dampak. Kualitas dokumen lingkungan sepenuhnya bergantung pada data, kesungguhan, dan ketelitian mereka sejak tahap awal perencanaan.

Di era Persetujuan Lingkungan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL menjadi fondasi legal bagi izin usaha. Kesalahan data, analisis yang tidak akurat, atau minimnya kajian ilmiah dapat menyebabkan dokumen ditolak, dan pelaku usaha harus mengulang dari awal. Biaya waktu dan finansial dalam kondisi seperti itu tidak kecil. Karena itu, pelaku usaha perlu mengintegrasikan RKL-RPL atau UKL-UPL ke dalam SOP operasional dan indikator kinerja, memastikan seluruh langkah mitigasi benar-benar dijalankan di lapangan. Praktik “beyond compliance” menjadi strategi bisnis yang menentukan keberlanjutan usaha di tengah ketatnya tuntutan pasar dan investasi global. Dalam rantai pasok modern, perusahaan dengan catatan lingkungan buruk akan menghadapi hambatan dalam pembiayaan dan pemasaran, terutama dalam skema ESG.

2. Pemerintah

Pemerintah bertindak sebagai regulator, verifikator, dan pengawas yang memastikan setiap dokumen lingkungan memenuhi standar teknis dan hukum yang berlaku. Namun tantangan pemerintah tidak sederhana. Sistem OSS-RBA yang menjadi tulang punggung perizinan terkadang mengalami sinkronisasi data yang tidak sempurna, kapasitas teknis antar daerah belum merata, dan jumlah ahli penilai AMDAL masih terbatas dibandingkan kebutuhan nasional.

Dalam situasi ini, Pemerintah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara percepatan investasi dan perlindungan lingkungan hidup. Evaluasi dokumen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan, mengingat penilaian AMDAL kini dilakukan oleh lembaga atau ahli yang ditunjuk. Setelah persetujuan terbit, pemerintah memiliki kewajiban yang tidak kalah penting, antara lain mengawasi, melakukan audit lapangan, menegakkan sanksi, dan memastikan pelaku usaha menjalankan seluruh komitmennya. Efektivitas dokumen lingkungan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan pasca-persetujuan.

3. Masyarakat

Masyarakat menempati posisi sentral dalam isu lingkungan. Mereka adalah pemilik hak mutlak atas lingkungan hidup yang sehat, sekaligus pihak pertama yang menanggung kerugian ketika Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) disalahgunakan atau pelaksanaan proyek luput dari pengawasan. Di sisi lain, ruang formal partisipasi publik kini lebih terbatas (Azhara & Mardhatillah, 2023). Dugaan pelanggaran tidak lagi dapat serta-merta diajukan melalui mekanisme keberatan AMDAL atau pembatalan izin melalui pengadilan, sebagaimana yang dulu diatur dalam kerangka izin lingkungan lama. Karena itu, masyarakat harus lebih proaktif dengan cara membaca dokumen AMDAL yang diumumkan, memberikan masukan yang konstruktif, serta melaporkan ketidakpatuhan kepada pemerintah melalui kanal resmi. Dalam konteks seperti ini, partisipasi publik bukan hanya prosedur formal, tetapi mekanisme kontrol sosial yang menjadi pengaman terakhir dari terjadinya kerusakan lingkungan.

Dampak Kegagalan: Biaya Sosial, Ekologis, dan Finansial

Kegagalan dalam memperoleh atau menjalankan Persetujuan Lingkungan bukan hanya berisiko bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi ekosistem, masyarakat, dan ekonomi dalam skala luas. Biaya kerusakan lingkungan selalu lebih besar daripada biaya kepatuhan. Banyak kasus pencemaran besar di Indonesia, mulai dari rusaknya daerah tangkapan air, pencemaran sungai, hingga konflik lahan. Hal itu bermula dari data baseline yang tidak akurat, dokumen lingkungan yang disusun sekadarnya, maupun proyek yang berjalan tanpa izin, dikarenakan kualitas baseline dan kajian ilmiah adalah indikator utama yang menentukan efektivitas kajian dampak lingkungan (Morgan, 2012). Risiko ini semakin tinggi ketika pengawasan publik melemah dan koreksi sosial tidak lagi kuat dalam regulasi terbaru.

1. Konsekuensi Hukum dan Sanksi Berat

Ketidakpatuhan terhadap dokumen AMDAL atau UKL-UPL dapat berujung pada sanksi administratif berupa denda besar, paksaan pemerintah, penghentian kegiatan, bahkan pencabutan izin usaha. Di beberapa ketentuan baru, sanksi pidana hanya berlaku jika denda tidak dipenuhi, sehingga perusahaan tetap harus menanggung denda dan kewajiban pemulihan. Dalam kasus tertentu, masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata apabila terdampak langsung oleh pencemaran atau kerusakan. Situasi ini menunjukkan bahwa risiko hukum kini semakin bergeser ke ranah finansial dan reputasi.

2. Kerugian Ekologis dan Sosial yang Nyata

Kerusakan ekologi berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Pencemaran air, turunnya kualitas udara, atau rusaknya habitat alam menciptakan beban sosial yang luas (Lestari & Prasetyo, 2019), mulai dari gangguan kesehatan, kehilangan mata pencaharian, hingga konflik horizontal. Ketika pemantauan lingkungan tidak dijalankan, RKL-RPL tidak diimplementasikan, atau mitigasi tidak dilakukan, dampak negatif dapat muncul dalam hitungan bulan (Sastrawidjaja, 2020). Kerusakan ekologis yang terjadi tidak hanya mempengaruhi masyarakat saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang.

3. Biaya Jangka Panjang vs. Biaya Jangka Pendek

Biaya menyusun dokumen lingkungan yang kredibel sering kali dianggap beban di awal, padahal sesungguhnya ia adalah investasi. Ketika terjadi pencemaran, biaya pemulihan dapat berkali-kali lipat lebih besar daripada biaya penyusunan AMDAL atau UKL-UPL. Dalam konteks pasar global, perusahaan tanpa dokumen lingkungan yang kredibel juga berisiko ditinggalkan oleh investor, lembaga pembiayaan, dan pembeli internasional yang menerapkan prinsip due diligence ESG. Persetujuan Lingkungan memberikan kepastian bisnis, menjaga keberterimaan sosial, dan melindungi perusahaan dari kerugian jangka panjang.

Kesimpulan: Persetujuan Lingkungan sebagai Kunci Keberlanjutan

Pada akhirnya, Persetujuan Lingkungan bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen yang memastikan bahwa perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan keselamatan manusia. AMDAL dan UKL-UPL, dua instrumen teknis yang sering dianggap rumit, sejatinya adalah wujud komitmen bahwa setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan daya dukung alam, hak masyarakat, dan keberlanjutan jangka panjang. Di era OSS-RBA, kedua dokumen ini semakin dipertegas perannya sebagai dasar legal yang menentukan boleh atau tidaknya sebuah kegiatan usaha beroperasi, menggeser paradigma dari “izin sebagai pelengkap” menjadi “dokumen lingkungan sebagai inti dari perizinan”.

Implementasi persetujuan lingkungan juga mencerminkan pergeseran penting bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada Pemerintah, tetapi merupakan kewajiban bagi Pelaku Usaha, sekaligus ruang bagi Masyarakat untuk memastikan bahwa hak mereka atas lingkungan hidup yang baik benar-benar dilindungi. Ketika dokumen lingkungan disusun secara kredibel, dilaksanakan secara konsisten, dan diawasi secara transparan, maka Persetujuan Lingkungan mampu mencegah bencana ekologis, konflik sosial, hingga kerugian ekonomi yang lebih besar.

Tuntutan akan transparansi dan praktik keberlanjutan, menjadikan kepatuhan lingkungan, kunci utama bagi suatu usaha untuk dapat bertahan, diterima dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Persetujuan Lingkungan, pada akhirnya, adalah janji kolektif, bahwa pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak akan menjadi beban bagi generasi yang datang setelah kita.

Daftar Pustaka

Azhara, M. A. & Mardhatillah, S. R. 2023. Partisipasi public dalam penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. JH Ius Quia Iustum Faculty of Law. Universitas Islam Indonesia: 256-276.

Lestari, A. & Prasetyo, B. 2019. Efektivitas UKL-UPL dalam Pengendalian Dampak Lingkungan pada Industri Skala Menengah. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Indonesia, 8(1), 35–48.

Morgan, R. K. 2012. Environmental impact assessment: the state of the art. Impact Assessment and Project Appraisal, 30(1), 5–14.

Nugroho, T. & Rahmawati, I. 2021. Peran Partisipasi Publik dalam Proses AMDAL Pasca UU Cipta Kerja. Jurnal Kebijakan Lingkungan, 4(2), 87–102.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sastrawidjaja, S. 2020. Implementasi AMDAL dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan, 6(2), 145–162.