Silang Sengkarut Alih Fungsi Lahan Perubahan Iklim, dan Ketidaksiapan Tanggap Bencana pada Kasus Banjir Sumatera 2025

thumb
banjir sumatera

(Source : kompas.com)

Banjir dan longsor menghancurkan sebagian wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada akhir November 2025. Banjir ini merupakan salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Data resmi mencatat korban jiwa lebih dari 1.000 orang, ratusan masih hilang, serta jutaan orang terdampak dan harus mengungsi. Bencana alam banjir dan longsor yang terjadi bukan semata akibat faktor anomali cuaca, tetapi disinyalir merupakan akumulasi dari praktik penataan ruang yang lemah, alih fungsi hutan untuk pertambangan dan perkebunan, intensitas hujan ekstrem yang terkait perubahan iklim, serta kelemahan dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera akibat gabungan hujan ekstrem yang dipicu oleh Tropical Cyclone Senyar serta kelangkaan pertahanan ekologis di daerah aliran sungai (DAS). Pemerintah mencatat lebih dari 1.000 korban tewas, ratusan hilang, dan kerusakan infrastruktur dalam skala besar di tiga provinsi terdampak utama. Proses pemulihan diperkirakan berlangsung 2-3 bulan dengan biaya miliaran dolar AS (Reuters, 2025).

Namun pemulihan dalam artian sebenarnya bisa berlangsung hingga berpuluh tahun mendatang. Kerugian ekologis yang disebabkan oleh banjir tidak hanya berdampak pada manusia, tapi memusnahkan populasi hewan dan tumbuhan yang hidup disekitar lokasi bencana. Belum ada pernyataan resmi berapa penurunan populasi flora dan fauna dilindungi akibat bencana banjir Sumatera. Wilayah terdampak banjir merupakan tempat hidup Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Tapir (Tapirus indicus). Belum lagi flora langka seperti bermacam jenis Anggrek, bunga Raflesia (Rafflesia arnoldii), bunga bangkai (Amorpophallus titanium), Shorea sumatrana (varietas meranti yang dilindungi),  pohon ramin (Gonystylus bancanus), dan Jelutung (Dyera polyphylla).

Degradasi Hutan dan Penurunan Tutupan Lahan

Issue mengenai alih fungsi lahan hutan menjadi tambang dan perkebunan ramai digaungkan di media sosial maupun ruang diskusi formal. Beberapa perusahaan perkebunan skala besar dan perusahaan pertambangan dituding menjadi biang kerok bencana alam banjir yang melanda Sumatera.

Faktanya deforestasi hutan di Sumatera memang meningkat tajam antara 2016–2025. Studi Walhi menunjukan sekitar 1,4 juta hektar hutan hilang di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sebagian besar untuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya (Suhenda, 2025).

Kementerian Kehutanan juga melaporkan penurunan tutupan hutan di beberapa DAS seperti Singkil, Jambo Aye, Tamiang, serta Batang Toru — dimana perubahan hutan menjadi lahan non-hutan mencapai puluhan ribu hektar antara 2019–2024 (Prihatini dan Jatmiko, 2025).

Alih fungsi kawasan hutan menghilangkan vegetasi yang berperan dalam menyimpan dan mengatur aliran air serta menahan erosi. Tanpa vegetasi yang memadai, hujan deras lebih cepat menjadi limpasan permukaan yang memicu banjir. Dalam menerbitkan izin kehutanan, Pemerintah seharusnya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tidak sulit menggunakan instrumen ini dalam perencanaan tata ruang dan penerbitan perizinan berusaha. Kendala yang sering ditemui dalam analisis daya dukung dan daya tampung, selalu berhubungan dengan kelengkapan dan ketersediaan data, yang harusnya bisa dianggarkan secara berkala.

Kebijakan Tata Ruang yang Tidak Tepat

tata ruang

(Source : muslimproperti.id)

Lemahnya tata kelola ruang dan pengawasan penggunaan lahan mengakibatkan izin pembukaan lahan sering diberikan pada area rawan bencana, termasuk DAS yang semestinya dilindungi. Pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi tantangan serius.

Penataan ruang adalah perencanaan dan pengaturan penggunaan ruang daratan serta laut berdasarkan fungsi dan karakteristik lingkungan. Ketika diterapkan dengan prinsip risiko bencana, penataan ruang harus mempertimbangkan :

  • Zona rawan banjir dan longsor
  • Daerah aliran sungai (DAS) yang harus berfungsi sebagai penyangga alami
  • Tutupan vegetasi hutan yang mengatur aliran hidrologis
  • Zona lindung dan peraturan tata guna lahan

Jika prinsip-prinsip ini tidak diintegrasikan secara efektif, dampaknya dapat memperbesar risiko bencana, seperti yang terlihat pada banjir Sumatera 2025. Dalam dua dekade terakhir, terjadi pemberian izin bagi penggunaan hutan untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang seharusnya berfungsi sebagai tangkapan air (catchment area). Lebih dari 31 izin usaha pemanfaatan hutan dilaporkan mencakup area seluas 1.019.287 ha sebagian besar berada di wilayah sensitif DAS dan lereng curam, area yang seharusnya dilindungi dari konversi pemanfaatan lahan.

Beberapa kebijakan yang mengatur kegiatan ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan memberikan keleluasaan izin tanpa evaluasi risiko bencana yang memadai. Kajian Amdal yang dipersyaratkan pada kegiatan tambang/perkebunan memiliki keterbatasan karena studi dilakukan dalam batas wilayah studi yang sempit. Akumulasi kegiatan yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan penurunan kapasitas DAS untuk menyerap hujan; percepatan aliran air ke hilir sehingga banjir lebih besar; dan sedimentasi sungai karena erosi lahan terbuka yang menyebabkan pendangkalan sungai.

Curah Hujan Ekstrim dan Perubahan Iklim

Peristiwa ”Tropical Cyclone Senyar”, yang jarang terjadi di wilayah Sumatera dan sekitarnya, mendorong akumulasi hujan sangat tinggi dengan lebih dari 300–500 mm dalam satu hari di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menggandakan risiko banjir dan longsor. Sebagai gambaran, curah hujan masuk kategori ringan apabila 0 – 20 mm/hari, kategori hujan sedang 20 – 50 mm/hari, hujan lebat 50–100 mm/hari. Sehingga curah hujan yang mengguyur Sumatera pada akhir November 2025 sebesar 300-500 mm/hari secara berulang, masuk kategori hujan ekstrim. Dalam kondisi normal, curah hujan harian amat jarang melebihi 50 mm/hari.

Para ilmuwan meteorologi juga mengaitkan intensifikasi curah hujan ekstrem dengan perubahan iklim global, termasuk meningkatnya suhu permukaan laut yang memperkuat sistem badai tropis di kawasan Asia Tenggara (Kimathi, 2025).

Beberapa kondisi yang disinyalir menyebabkan curah hujan ekstrim pada beberapa wilayah Sumatera bulan November 2025, diantaranya :

  • Sistem Siklon Tropis, pada akhir November 2025, wilayah barat Indonesia dipengaruhi oleh siklon tropis di Samudra Hindia. Siklon menyebabkan penguatan konvergensi angin di sekitar Sumatera dan membentuk awan hujan tipe mesoscale convective systems (MCS). Siklon tropis menyebabkan beberapa fenomena cuaca dengan menghisap uap air dalam jumlah besar; memperlambat pergerakan awan hujan; menyebabkan hujan intensitas tinggi dan durasi panjang. Pada kasus siklon tropis, hujan bukan hanya deras, tetapi persisten (berlangsung lama).
  • Suhu Permukaan Laut (Sea Surface Temperature / SST) yang Tinggi, perairan Samudra Hindia bagian timur dan barat Sumatera menunjukkan anomali suhu +0,8 hingga +1,5 °C pada akhir November 2025. Anomali ini secara fisika menyebabkan udara hangat yang menyimpan lebih banyak uap air; setiap kenaikan 1 °C suhu udara ≈ +7% kapasitas uap air; hujan yang dihasilkan menjadi lebih intens;  fenomena ini konsisten dengan teori Clausius–Clapeyron relation yang sering digunakan dalam kajian perubahan iklim.
  • Peran Perubahan Iklim dalam Intensifikasi Hujan, perubahan iklim tidak selalu meningkatkan jumlah hari hujan, tetapi meningkatkan intensitas hujan dalam waktu singkat. Penelitian global menunjukkan Hujan ekstrem meningkat 2–3 kali lebih cepat dibanding kenaikan curah hujan rata-rata. Wilayah tropis maritim seperti Indonesia sangat rentan oleh efek perubahan iklim dimana musim hujan menjadi lebih tidak stabil, hujan terkonsentrasi dalam waktu singkat namun intens. Ini menjelaskan mengapa banjir besar terjadi meskipun total hujan tahunan tidak selalu meningkat drastis seperti di Jakarta dan wilayah lain di Indonesia.

Ketidaksiapan Antisipasi Bencana

Meskipun Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), penanganan bencana seringkali tidak dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Pada prinsipnya penanggulangan bencana sangat tergantung pada kesiagaan respons darurat dan mitigasi yang kuat. Kurangnya sistem peringatan dini yang tepat sasaran di wilayah pedalaman, serta infrastruktur pengendalian banjir yang lemah, memperbesar dampak banjir dan korban yang jatuh.

Kesiapsiagaan di tingkat kabupaten/kota masih bervariasi. Banyak daerah belum memiliki rencana kontinjensi terpadu yang matang meski berulang kali mengalami banjir musiman. Hal ini diperparah oleh ketiadaan pusat data risiko bencana yang komprehensif untuk setiap wilayah. Permukiman tumbuh disepanjang aliran DAS, tanpa sekalipun dirancang program infrastruktur penyediaan bangunan pengendali banjir disepanjang DAS. Idealnya pada DAS yang bermuara ke laut melewati pusat permukiman (Contoh: Batang Toru, Batang Kuranji) telah disediakan infrastruktur dasar seperti bendungan/waduk, kolam retensi/detensi, tanggul/parapet, bangunan pengendali sedimen dan longsor. Fungsi bangunan pengendali banjir bukan untuk menghindari turunnya hujan ekstrim, namun menurunkan risiko banjir disepanjang daerah aliran sungai. Ironisnya bendungan dan PLTA Batang Toru justru dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini bisa saja terjadi, jika curah hujan ekstrim dibarengi persoalan tata kelola DAS yang kurang tepat. Atau masalahnya bisa juga pada perencanaan infrastruktur yang kurang tepat mempertimbangkan karakter wilayah dan iklim yang berubah.

Banjir Sumatera 2025 menunjukkan bahwa bencana besar bukan sekadar fenomena meteorologis, tetapi merupakan refleksi dari kegagalan pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam, yang diperparah oleh perubahan iklim. Kebijakan pemberian perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, pengelolaan hutan, izin pertambangan, dan penetapan kawasan lindung harus merefleksikan data risiko bencana jangka panjang.

Tragedi banjir besar yang melanda berbagai wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 merupakan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Kehilangan nyawa, rusaknya permukiman, terhentinya aktivitas sosial–ekonomi, serta terganggunya ekosistem alam adalah luka bersama yang tidak dapat diukur hanya dengan angka statistik.

Segenap keluarga besar PT Mitra Hijau Indonesia menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban, keluarga yang ditinggalkan, serta masyarakat yang terdampak. Di tengah situasi yang sulit ini, ketangguhan warga, kerja para relawan, tenaga medis, aparat, dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan darurat menunjukkan solidaritas kemanusiaan yang patut dihargai dan diperkuat.

Semoga proses pemulihan berjalan dengan baik, para korban diberikan kekuatan dan ketabahan, serta peristiwa ini menjadi pelajaran bersama untuk membangun masa depan yang lebih aman melalui pengelolaan ruang, lingkungan, dan kebencanaan yang lebih bijaksana, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Reuters, “Indonesia president expects flood-stricken Sumatra to return to normal in 2-3 months as death toll exceeds 1,000.”, Reuters, 15 Desember 2025, diakses 19 Desember 2025 <Indonesia president expects flood-stricken Sumatra to return to normal in 2-3 months as death toll exceeds 1,000 | Reuters>

Kimathi, Sharon Kits, “Sustainable Switch Climate Focus: Do rising temperatures cause Asia’s deadly storms?”, Reuters 13 Desember 2025, diakses 19 Desember 2025 <Sustainable Switch Climate Focus: Do rising temperatures cause Asia’s deadly storms? | Reuters>

Suhenda, Dio, “Environmental Degradation in Spotlight in Sumatra Floods”, The Jakarta Post, 4 Desember 2025, diakses 19 Desember 2025 <Environmental degradation in spotlight in Sumatra floods – Society – The Jakarta Post>

Nangoy, Fransisca., Widianto, Stanley, “Indonesia Pledges Action on Companies Causes Catasthropic Sumatra Floods”, Reuters, 5 Desember 2025, diakses 10 Desember 2025 <Indonesia pledges action on companies causing catastrophic Sumatra floods | Reuters>

Prihatini, Zintan., Jatmiko, Bambang.P., ”Banjir di Sumatera, Kemenhut Beberkan Masifnya Alih Fungsi Lahan”, Kompas, 10 Desember 2025, diakses 18 Desember 2025 <Banjir di Sumatera, Kemenhut Beberkan Masifnya Alih Fungsi Lahan>

Salma, “UGM Expert: Severe Sumatra Flash Floods Driven by Upper Watershed Forest Degradation”, Unirsitas Gajah Mada, 2 Desember 2025, diakses 10 Desember 2025 <UGM Expert: Severe Sumatra Flash Floods Driven by Upper Watershed Forest Degradation – Universitas Gadjah Mada>

vector

PT MITRA HIJAU INDONESIA

CONNECT

admin@mitrahijauindonesia.com
marketing@mitrahijauindonesia.com

+62​81359795565
szutestmarkalar lekesiz 26
szutestbrands darkbg iso14001
szutestbrands darkbg iso9001

© all rights reserved – simetrie

EnglishIndonesian